JAKARTA, NUSANTARA INFO: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya beberapa kali mendapat upaya suap atau sogokan selama menjalankan pemerintahan. Menurut Prabowo, upaya tersebut muncul dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu oleh penegakan hukum dan kebijakan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan uang negara hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Prabowo awalnya berbicara mengenai berbagai tekanan dan ancaman yang diterima jajaran Satgas PKH selama menjalankan tugas penertiban kawasan hutan.
Ia kemudian mengungkapkan bahwa praktik koruptif juga pernah diarahkan kepadanya.
“Kita melihat puluhan tahun institusi-institusi kita dirusak. Menteri-menteri kita, dirjen-dirjen kita mau disogok. Jangankan menteri dirjen, saya mau disogok, dalam dua tahun ini berkali-kali saya mau disogok,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, upaya tersebut merupakan konsekuensi dari langkah pemerintah melakukan pembenahan dan penegakan hukum terhadap berbagai persoalan yang telah berlangsung lama.
Prabowo Sebut Penegakan Hukum untuk Memperbaiki
Prabowo menegaskan langkah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah bukan semata-mata bertujuan memberikan sanksi, melainkan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan kekayaan negara.
Ia mengatakan pendekatan persuasif juga telah dilakukan dalam berbagai kesempatan sebelum pemerintah mengambil langkah penegakan hukum.
“Kita berusaha memperbaiki, dengan persuasif, dengan dakwah ya, dakwah kebenaran, dakwah kebangsaan, dengan bicara, dengan meyakinkan, di mana-mana saya diundang pasti saudara tahu apa pesan saya,” ujar Prabowo.
Menurutnya, sikap dan tekad tersebut juga telah disampaikan berulang kali kepada para menteri dan jajaran pemerintah dalam berbagai rapat.
“Menteri-menteri yang ikut rapat dengan saya tahu sikap saya, tekad saya, kehendak saya,” imbuhnya.
Prabowo menilai pembenahan institusi membutuhkan keberanian karena terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan ketika pemerintah mulai menertibkan praktik yang dianggap merugikan negara.
Satgas PKH Selamatkan Rp52 Triliun
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran Satgas PKH yang menurutnya tetap menjalankan tugas meski menghadapi berbagai tekanan.
Satgas PKH terdiri atas perwakilan dari 12 institusi. Satgas tersebut menjalankan tugas penertiban kawasan hutan sekaligus mengupayakan pemulihan atau penyelamatan keuangan negara yang berkaitan dengan pelanggaran pengelolaan kawasan hutan.
Prabowo menyebut total uang negara yang berhasil diselamatkan dalam kurun waktu dua tahun mencapai Rp52 triliun.
Ia mengapresiasi kerja Satgas PKH yang menurutnya dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok masyarakat yang masih menghadapi persoalan kebutuhan dasar.
“Berjuang untuk rakyat kita, berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara, mereka yang tidak punya apa-apa, berjuang mereka yang tidak punya rumah, berjuang untuk mereka yang tidak mengerti makan paginya dari mana, makan sorenya dari mana. Terima kasih,” kata Prabowo.
Capaian tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat penertiban kawasan hutan dan memastikan kekayaan negara dapat kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.
Prabowo Persilakan yang Tak Kuat untuk Mundur
Prabowo juga menyampaikan pesan tegas kepada jajaran Satgas PKH dan aparatur pemerintah yang menjalankan agenda penertiban.
Ia mempersilakan anggota yang merasa tidak mampu menghadapi tekanan untuk mundur dari barisan.
Bahkan, Prabowo menyindir pihak yang tidak ingin berada dalam agenda pemerintah untuk bergabung dengan kelompok yang disebutnya sebagai penjarah kekayaan negara.
Pesan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Presiden meminta jajaran pemerintah tetap solid menghadapi tekanan dalam proses penegakan hukum dan penertiban kawasan hutan.
Sebelumnya, Prabowo juga mengungkapkan bahwa sejumlah anggota Satgas PKH mendapatkan ancaman dan intimidasi. Ancaman tersebut, kata dia, bahkan tidak hanya menyasar petugas, tetapi juga keluarga mereka.
Prabowo mengaku mengetahui situasi tersebut dan mengapresiasi anggota Satgas yang tetap menjalankan tugas.
Prabowo: Kebenaran Akan Menang
Di tengah berbagai tekanan yang disebutnya muncul selama proses penertiban, Prabowo meminta jajarannya tidak ragu menjalankan tugas.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan upaya penegakan hukum meskipun menghadapi serangan di ruang publik maupun media sosial.
“Percayalah kebenaran akan menang, percayalah kita di atas jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu,” tegas Prabowo.
Ia kemudian menyinggung kemungkinan adanya pihak yang memiliki sumber daya keuangan besar untuk memengaruhi opini publik.
“Biar mereka punya uang ratusan triliun, mereka bayar buzzer, mereka bayar algoritma, mereka serang kita di sosmed, mereka mau biayai demonstrasi-demonstrasi, kita tidak gentar, kita bersama rakyat, kita siap mati untuk rakyat,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap Presiden untuk tidak mundur dari agenda penertiban dan penegakan hukum yang tengah dijalankan pemerintah.
Penertiban Kawasan Hutan Jadi Perhatian Pemerintah
Penertiban kawasan hutan merupakan salah satu agenda pemerintah dalam upaya memastikan pemanfaatan sumber daya alam berlangsung sesuai ketentuan.
Melalui Satgas PKH, pemerintah melakukan penertiban terhadap berbagai persoalan terkait penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Upaya tersebut juga diarahkan untuk memulihkan hak dan kepentingan negara.
Bagi pemerintah, langkah penertiban tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga menyangkut pengelolaan sumber daya alam, kepastian hukum serta manfaat ekonomi yang semestinya dapat dirasakan masyarakat.
Pengakuan Prabowo mengenai upaya suap yang disebut telah beberapa kali diterimanya sekaligus menunjukkan besarnya tekanan yang menurut pemerintah muncul dalam proses pembenahan tersebut.
Presiden memastikan pemerintah akan tetap melanjutkan agenda tersebut. Ia juga meminta jajaran yang berada dalam barisan pemerintah untuk menjaga integritas dan tidak mundur menghadapi tekanan.
Dengan capaian penyelamatan uang negara yang disebut mencapai Rp52 triliun dalam dua tahun, pemerintah menjadikan penertiban kawasan hutan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan kekayaan negara dan memastikan manfaatnya kembali kepada rakyat. (*)
