NUSANTARA UPDATE

Aki Alat Pemantauan Gunung Anak Krakatau Hilang: Jumlahnya Belum Dipastikan Kemenimipas Nonaktifkan 5 Pejabat Lapas Cibinong Usai Temuan Ombudsman Jokowi Tunjukkan KTA PSI, Tegaskan Sudah Bergabung Sejak 14 Oktober 2025 ASN Kemenekraf Meninggal Dunia Saat Ikuti Latsarmil Komcad Kabar Duka: Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun

Dirjen Keuda Fatoni Tekankan Dasar Hukum dan Akuntabilitas Anggaran PKK, Posyandu, Dekranasda

25/09/202628/09/2026

Dirjen Keuda Fatoni Tekankan Dasar Hukum dan Akuntabilitas Anggaran PKK, Posyandu, Dekranasda

Dirjen Bina Keuda Fatoni Ungkap 8 Sumber Pembiayaan untuk PKK, Posyandu dan Dekranasda

25/09/202628/09/2026

Dirjen Bina Keuda Fatoni Ungkap 8 Sumber Pembiayaan untuk PKK, Posyandu dan Dekranasda

Dirjen Keuda Fatoni: Pembiayaan PKK, Posyandu, dan Dekranasda Tak Hanya dari APBD

25/09/202628/09/2026

Dirjen Keuda Fatoni: Pembiayaan PKK, Posyandu, dan Dekranasda Tak Hanya dari APBD

Mendagri Tito: Pemda Berperan Penting Jaga Stabilitas Harga dan Kendalikan Inflasi Nasional

Mendagri Tito: Pemda Berperan Penting Jaga Stabilitas Harga dan Kendalikan Inflasi Nasional

Dirjen Keuda Fatoni Tekankan Dasar Hukum dan Akuntabilitas Anggaran PKK, Posyandu, Dekranasda

Dirjen Keuda Fatoni Tekankan Dasar Hukum dan Akuntabilitas Anggaran PKK, Posyandu, Dekranasda

Dirjen Bina Keuda Fatoni Ungkap 8 Sumber Pembiayaan untuk PKK, Posyandu dan Dekranasda

Dirjen Bina Keuda Fatoni Ungkap 8 Sumber Pembiayaan untuk PKK, Posyandu dan Dekranasda

Dirjen Keuda Fatoni: Pembiayaan PKK, Posyandu, dan Dekranasda Tak Hanya dari APBD

Dirjen Keuda Fatoni: Pembiayaan PKK, Posyandu, dan Dekranasda Tak Hanya dari APBD

Kemendagri Dorong Pemda di NTB Kembangkan KPDBU untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

Tag: APBD

Dirjen Keuda Fatoni Tekankan Dasar Hukum dan Akuntabilitas Anggaran PKK, Posyandu, Dekranasda

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat25/09/202628/09/2026

Dirjen Keuda Fatoni Tekankan Dasar Hukum dan Akuntabilitas Anggaran PKK, Posyandu, Dekranasda

Dirjen Bina Keuda Fatoni Ungkap 8 Sumber Pembiayaan untuk PKK, Posyandu dan Dekranasda

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat25/09/202628/09/2026

Dirjen Bina Keuda Fatoni Ungkap 8 Sumber Pembiayaan untuk PKK, Posyandu dan Dekranasda

Dirjen Keuda Fatoni: Pembiayaan PKK, Posyandu, dan Dekranasda Tak Hanya dari APBD

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat25/09/202628/09/2026

Dirjen Keuda Fatoni: Pembiayaan PKK, Posyandu, dan Dekranasda Tak Hanya dari APBD

Nasional31/07/202631/07/2026

MK Putuskan Anggaran MBG Harus Dipisah dari Dana Pendidikan, Kuota 20 Persen APBN Tak Boleh Berkurang

Dirjen Keuda Fatoni Kawal Penganggaran Daerah demi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat28/07/202628/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Kawal Penganggaran Daerah demi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali

PEKANBARU, NUSANTARA INFO: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, mendorong pemerintah daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat. Menurutnya, daerah harus mulai mencari berbagai alternatif pembiayaan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Kebangsaan bertema Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar MPR RI di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Riau, Minggu (20/7/2026). Fatoni menegaskan, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut lahirnya berbagai inovasi pembiayaan. “Pada prinsipnya, saat ini dengan kondisi keuangan daerah yang ada, memerlukan inovasi dan terobosan,” ujar Fatoni. Data Kemendagri menunjukkan kondisi fiskal mayoritas daerah masih belum kuat. Dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia, hanya 44 daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 35 daerah berkategori sedang, sedangkan 467 daerah masih berada pada kategori lemah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan tanpa hanya menunggu transfer dari pemerintah pusat. Fatoni menjelaskan, regulasi sebenarnya telah membuka berbagai peluang pembiayaan di luar APBD maupun APBN. Instrumen tersebut antara lain obligasi daerah, sukuk daerah, pinjaman daerah, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerja sama dengan BUMN, BUMD maupun pemerintah daerah lain, hingga optimalisasi aset daerah melalui BUMD, BLUD dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurutnya, semakin beragam sumber pembiayaan yang dimanfaatkan, semakin besar peluang daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Dirjen Keuda Fatoni Minta Daerah Kreatif dan Inovatif Mencari Sumber Pendapatan

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat05/05/202620/05/2026

Dirjen Keuda Fatoni Minta Daerah Kreatif dan Inovatif Mencari Sumber Pendapatan

Dirjen Keuda Fatoni Minta Pemkot Pekanbaru Percepat Realisasi Belanja

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat05/05/202620/05/2026

Dirjen Keuda Fatoni Minta Pemkot Pekanbaru Percepat Realisasi Belanja

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat24/04/202624/04/2026

Genjot PAD, Dirjen Bina Keuda Fatoni Dorong Pemda Terapkan Creative Financing

Kemendagri Dorong Penguatan Peran TAPD untuk Optimalkan APBD dan Dongkrak Ekonomi Daerah

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat30/01/2026

Kemendagri Dorong Penguatan Peran TAPD untuk Optimalkan APBD dan Dongkrak Ekonomi Daerah

1
2
3
…
6
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.