Jakarta, Nusantara Info: Dominasi Amerika Serikat (AS) dalam sistem keuangan global mulai menghadapi tantangan serius. Jika selama ini perhatian dunia lebih banyak tertuju pada posisi dolar AS sebagai mata uang utama, kini sorotan bergeser ke infrastruktur pembayaran global yang selama puluhan tahun didominasi perusahaan dan jaringan asal Negeri Paman Sam.
Laporan terbaru The Economist menunjukkan semakin banyak negara membangun sistem pembayaran nasional maupun regional untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan pembayaran Barat seperti Visa dan Mastercard. Pergeseran ini didorong meningkatnya ketegangan geopolitik dan kekhawatiran bahwa akses terhadap sistem keuangan global dapat digunakan sebagai instrumen tekanan politik.
Selama puluhan tahun, Visa dan Mastercard menjadi tulang punggung transaksi lintas negara. Namun kini, banyak pemerintah mulai memandang sistem pembayaran sebagai bagian dari kedaulatan ekonomi yang harus berada di bawah kendali sendiri.
Perubahan arah tersebut semakin menguat setelah pemerintah AS secara terbuka menjadikan kekuatan finansial sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent bahkan pernah menggambarkan kebijakan Washington sebagai bentuk economic statecraft abad ke-21, di mana akses terhadap dolar AS maupun sistem keuangan global tidak lagi dianggap tanpa syarat.
Kondisi itu mendorong banyak negara mempercepat pembangunan infrastruktur pembayaran domestik sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap sistem yang berbasis di AS.
Brasil Pertahankan Pix Meski Ditekan AS
Salah satu contoh paling nyata datang dari Brasil.
Sistem pembayaran instan nasional Pix kini menjadi sumber ketegangan baru dengan Amerika Serikat. Pemerintah AS menilai keberhasilan Pix mengurangi dominasi perusahaan pembayaran asal AS, termasuk Visa dan Mastercard.
Pejabat perdagangan AS Jamieson Greer bahkan menilai sistem tersebut merugikan perusahaan Amerika. Sebagai respons, AS sempat mengusulkan tambahan tarif sebesar 25 persen terhadap Brasil.
Namun Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolak tekanan tersebut.
“Pix adalah pencapaian Brasil dan kami tidak akan melepaskannya,” tegas Lula.
Menariknya, dukungan terhadap Pix juga datang dari kubu oposisi. Senator Flavio Bolsonaro yang berasal dari kelompok politik berbeda tetap mempertahankan sistem pembayaran nasional tersebut meski membuka ruang kompromi terkait penggunaannya dalam transaksi lintas negara.
Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran kini dipandang sebagai simbol kemandirian ekonomi, bukan sekadar alat transaksi.
Rusia, China hingga Eropa Bangun Jalur Sendiri
Langkah Brasil bukanlah kasus yang berdiri sendiri.
Rusia telah lebih dahulu membangun sistem pesan antarbank SPFS serta jaringan kartu pembayaran Mir setelah dikenai sanksi ekonomi Barat.
Sementara itu, China memperkuat Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) sebagai alternatif sistem pembayaran lintas negara.
Data menunjukkan transaksi harian CIPS pada Maret mencapai rata-rata 920 miliar yuan atau sekitar US$134 miliar, meningkat 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan pada April, volume transaksi harian menyentuh rekor 1,2 triliun yuan.
Selain itu, Beijing terus memperluas penggunaan yuan digital, Alipay, dan WeChat Pay sebagai bagian dari strategi membangun ekosistem pembayaran internasional yang lebih mandiri.
Kekhawatiran terhadap dominasi sistem pembayaran AS kini juga meluas ke Eropa.
Ketua Komite Ekonomi dan Moneter Parlemen Eropa Aurore Lalucq mengingatkan bahwa Eropa harus bersiap menghadapi kemungkinan terputusnya akses terhadap infrastruktur pembayaran global.
“Kalian tidak bisa bilang tidak diperingatkan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde menegaskan pentingnya memiliki sistem pembayaran digital yang berada di bawah kendali kawasan sendiri.
“Kita perlu memiliki pembayaran digital di bawah kendali sendiri,” kata Lagarde.
Eropa kini mempercepat pengembangan berbagai proyek seperti SEPA, dompet digital Wero, hingga rencana peluncuran Digital Euro pada 2029.
Sementara India terus memperluas penggunaan United Payments Interface (UPI) yang kini telah digunakan di sembilan negara.
Visa dan Mastercard Hadapi Ancaman Baru
Perubahan lanskap pembayaran global ini menjadi tantangan besar bagi Visa dan Mastercard.
Selama bertahun-tahun kedua perusahaan menikmati posisi dominan dengan margin operasi yang disebut mencapai lebih dari 50 persen.
Namun semakin banyak negara yang mengutamakan sistem pembayaran domestik, semakin besar pula potensi berkurangnya transaksi yang melalui jaringan kedua perusahaan tersebut.
Dalam laporan tahunan masing-masing, Visa dan Mastercard bahkan mengakui bahwa berkembangnya sistem pembayaran lokal menjadi salah satu risiko bisnis utama.
Sebagai respons, Visa mengumumkan investasi 500 juta euro untuk memperkuat infrastruktur pembayaran di Eropa, termasuk pembangunan pusat teknologi di Polandia yang dijadwalkan beroperasi pada 2027.
Visa juga memperluas kerja sama dengan UnionPay di China untuk mendukung layanan pembayaran real-time.
Sementara Mastercard menginvestasikan 250 juta euro untuk membangun tiga pusat data baru di Prancis.
Strategi tersebut menunjukkan upaya kedua perusahaan agar tetap relevan di tengah meningkatnya dorongan berbagai negara membangun infrastruktur pembayaran sendiri.
Fragmentasi Sistem Keuangan Jadi Ancaman Baru
Di balik meningkatnya kedaulatan pembayaran nasional, para ekonom juga mengingatkan adanya risiko fragmentasi sistem keuangan global.
Jika setiap negara membangun jalur pembayaran masing-masing tanpa standar yang saling terhubung, biaya transaksi lintas negara berpotensi meningkat, proses pembayaran menjadi lebih lambat, dan pengawasan terhadap aktivitas keuangan internasional semakin sulit.
Laporan Economist Impact yang disponsori SWIFT memperkirakan fragmentasi sistem keuangan global dapat memangkas 2,6 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia pada 2030 apabila tren tersebut terus berlanjut.
Indonesia Perkuat QRIS, BI-FAST dan LCT
Di tengah perubahan tersebut, Indonesia juga memperkuat kemandirian sistem pembayarannya.
Bank Indonesia terus mengembangkan QRIS sebagai standar nasional pembayaran berbasis QR Code yang memungkinkan transaksi menjadi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
Selain itu, BI memperkuat BI-FAST sebagai infrastruktur pembayaran ritel nasional berbasis real-time.
Konektivitas QRIS lintas negara juga terus diperluas. Setelah terhubung dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, QRIS resmi dapat digunakan di Jepang sejak Agustus 2025.
Indonesia juga mendorong implementasi Local Currency Transaction (LCT), termasuk kerja sama penyelesaian transaksi menggunakan Rupiah dan Yen bersama Jepang. Skema tersebut memungkinkan perdagangan dan investasi dilakukan tanpa bergantung pada mata uang negara ketiga sehingga biaya konversi valuta asing dapat ditekan.
Meski skalanya belum sebesar CIPS milik China maupun UPI India, langkah Indonesia menunjukkan arah yang sama, yakni memperkuat infrastruktur pembayaran nasional yang terhubung dengan negara lain sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran global yang selama ini didominasi Barat. Dengan fondasi tersebut, efisiensi transaksi dapat meningkat, biaya lebih rendah, dan ketahanan sistem pembayaran nasional menjadi semakin kuat. (*)
