Bitung, Nusantara Info: Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg), melakukan kegiatan verifikasi lapangan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai salah satu tahap lanjutan dalam pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan Tahun 2024.
Verifikasi lapangan dilaksanakan sesuai tahapan dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2016, dan dilakukan untuk mendapatkan keabsahan secara langsung dari program usulan calon penerima, yakni Kepala Dinas Perikanan Kota Bitung, atas nama Sadat Minabari. Verifikasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 4-6 November 2024 oleh Tim Verifikasi yang dipimpin Kasubdit Kawasan Khusus Ditjen Bina Adwil Yogi Endra Permana bersama Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama Biro Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden Kemensekneg, Siti Isro’yati.
“Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya ini merupakan wujud apresiasi dari Presiden RI yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang berjasa dalam memberikan dharma baktinya dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di bidang kelautan,” ujar Yogi.
Berkembangnya sektor perikanan tangkap yang diikuti dengan peningkatan armada perikanan tangkap di Kota Bitung, menyebabkan kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak (BBM) turut meningkat. Tidak hanya kebutuhan BBM, perkembangan sektor perikanan juga menyebabkan munculnya kebutuhan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pengurusan perijinan bidang perikanan oleh pelaku usaha perikanan. Dukungan lain berupa kebutuhan akan sarana prasarana budidaya yang baik, juga turut dibutuhkan oleh pelaku usaha perikanan.
Adanya berbagai kebutuhan tersebut, mendorong Kepala Dinas Perikanan Kota Bitung untuk menyusun tiga program inovasi, yaitu Outlet Dekat Sarana Kelautan (ODSK), Pemberian BBM Subsidi, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sarana Prasarana Perikanan.
ODSK adalah program inovasi dengan membuka outlet pelayanan masyarakat, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, yang lokasinya dekat dengan sarana kelautan, sehingga pelaku usaha perikanan dapat melakukan pengurusan perizinan dengan mudah di outlet-outlet Kantor Dinas Perikanan Kota Bitung.
Pemberian BBM Subsidi dilakukan dengan pembuatan sistem aplikasi pelayanan rekomendasi BBM Tertentu (Solar) dan BBM Khusus Penugasan (Pertalite) berbasis elektronik dengan cara cepat, mudah, murah, dan tepat sasaran untuk masyarakat nelayan. Program terakhir, yaitu BLT dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan Kota Bitung untuk memberikan stimulus pada kelompok pembudidaya ikan dalam bentuk pemberian bantuan bibit, pakan, hingga sarana prasarana lainnya.
Melalui program-program tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kota Bitung berhasil menjawab berbagai kebutuhan masyarakat nelayan, dengan memberikan dampak berupa waktu pengurusan lebih efektif dan efisien, cepat, dan tanpa perlu menempuh perjalanan jarak jauh ke Kota Manado. Selain itu, produksi dari budidaya perikanan meningkat karena adanya bantuan bibit untuk pembudidaya.
Dampak dari BBM Subsidi, mengakibatkan terpenuhinya kuota BBM dengan adanya penambahan titik penyalur, dan mempercepat alur pengurusan rekomendasi BBM lebih cepat, lebih efektif, menghemat waktu, biaya dan tenaga.
Verifikasi lapangan dimaksudkan untuk memastikan keberhasilan dan dampak dari program yang diusulkan. Penilaian terhadap keberhasilan program dilakukan berdasarkan aspek kemanfaatan dan keberlanjutan program. Verifikasi lapangan juga dilakukan melalui kunjungan ke lokasi pelaksanaan program dan wawancara langsung dengan masyarakat penerima manfaat untuk mengetahui kemanfaatan secara langsung.
Melalui kunjungan lapangan ke daerah calon penerima, terlihat adanya feedback dari masyarakat penerima manfaat atas program yang diusulkan oleh calon penerima, dalam hal ini Kepala Dinas Perikanan Kota Bitung.
Hasil kunjungan lapangan kemudian akan menjadi pertimbangan dan sebagai bahan masukan pada sidang penentuan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya yang dilakukan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. (*)
