Jayapura, Nusantara Info: Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni memimpin langsung Deklarasi Netralitas dan Penandatanganan Pakta Integritas ASN di Lapangan Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (21/7/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Pemerintah Provinsi hingga kabupaten/kota se-Papua, bersama jajaran Forkopimda, KPU, dan Bawaslu se-Papua. Semua peserta bersama-sama membacakan ikrar netralitas dan berkomitmen menjaga profesionalisme selama pelaksanaan PSU yang akan digelar pada 6 Agustus 2025.
“Ini bentuk komitmen kita kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tegas Fatoni usai penandatanganan pakta integritas.
Netral, Profesional, dan Tidak Terlibat Politik Praktis
Fatoni menekankan pentingnya netralitas ASN demi menciptakan suasana aman dan damai menjelang pemungutan suara ulang. Ia mengingatkan bahwa ASN adalah pelayan publik yang harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan tidak berpihak kepada kontestan mana pun.
“ASN harus tetap memberikan pelayanan terbaik, tidak terlibat dalam politik praktis, dan menjaga kondusifitas daerah,” ujar Fatoni.
Dalam kesempatan itu, Fatoni juga mengajak ASN menjadi teladan dalam menggunakan media sosial. Ia meminta agar ASN aktif menyebarkan informasi positif tentang Papua, sekaligus menolak penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.
“Jangan ikut menyebar hoaks, jangan memprovokasi ataupun terpancing. Gunakan media sosial untuk menyebarkan berita baik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa citra Papua sebagai daerah damai dan kondusif harus terus digaungkan ke tingkat nasional bahkan internasional.
Bersama Kawal PSU Demi Pilkada Damai
Fatoni juga menyerukan agar seluruh ASN turut mengawal proses PSU sebelum, saat, dan setelah pemungutan suara. Ia berharap Pilkada ini berjalan dengan jujur, adil, damai, dan demokratis agar segera terpilih pemimpin definitif bagi Papua.
“Kita berharap tidak ada PSU lagi. Mari kita jaga bersama proses ini agar pada 6 Agustus nanti Papua bisa memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif,” tutup Fatoni. (*)
