JAKARTA, NUSANTARA INFO: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 1.598 gempa susulan terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Senin (17/8/2026) pukul 07.00 WIB, setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58.24 WIB.
Dari ribuan gempa susulan tersebut, 54 kejadian dirasakan oleh masyarakat. BMKG mencatat magnitudo gempa susulan terbesar mencapai 6,2, sedangkan yang terkecil tercatat sebesar 1,3.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan aktivitas gempa susulan masih terus dipantau untuk memastikan perkembangan kondisi seismik di wilayah NTT.
“Gempa susulan terus kita pantau. Informasi terakhir ya, sampai dengan jam 7 pagi hari ini telah tercatat 1.598 gempa susulan, magnitudo terbesar adalah 6,2 magnitudo, yang terkecil 1,3, dan kemudian yang dirasakan kira-kira 54 gempa,” ujar Teuku di Istana, Jakarta, Senin (17/8/2026).
BMKG Pantau NTT hingga Beberapa Pekan ke Depan
Menurut Teuku, pemantauan aktivitas kegempaan di NTT tidak berhenti setelah fase awal pascagempa. BMKG memperkirakan pemantauan intensif masih akan dilakukan dalam dua hingga tiga minggu ke depan.
Periode tersebut penting untuk melihat perkembangan aktivitas gempa susulan sekaligus memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat mengenai kondisi terkini.
Gempa susulan merupakan fenomena yang umum terjadi setelah gempa utama, terutama setelah gempa dengan magnitudo besar. Intensitas dan frekuensinya dapat berubah dari waktu ke waktu.
Karena itu, masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap memperhatikan informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Tim BMKG Sudah Bergerak ke Flores
BMKG juga telah mengerahkan personel dan memanfaatkan jaringan pemantauan yang telah tersedia di wilayah NTT.
Teuku mengatakan terdapat tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di Pulau Flores serta dua pos yang mendukung pemantauan aktivitas kegempaan di wilayah tersebut.
“Di NTT tim kita sekarang sudah bergerak ke lokasi. Bahkan ada 3 UPT atau kantor BMKG yang ada di Pulau Flores, dan juga ada dua pos kami di sana,” kata Teuku.
Keberadaan personel di lokasi memungkinkan BMKG melakukan pemantauan sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan situasi pascagempa.
Menurut Teuku, jaringan BMKG tersebar di berbagai wilayah Indonesia sehingga respons terhadap kejadian gempa dapat dilakukan secara langsung melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.
“Jadi ketika gempa terjadi, memang staf BMKG sudah ada di lokasi. Kita tersebar di 191 lokasi di Indonesia sehingga kita langsung bersama pemerintah daerah mengambil tindakan-tindakan penyelamatan, mendampingi BPBD, mendampingi tim SAR dan sebagainya,” ujarnya.
Korban Meninggal Dunia Mencapai 53 Orang
Dampak gempa NTT juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di sejumlah wilayah.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disebutkan pada Minggu (16/8/2026) sore, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 53 orang.
Korban tersebar di sejumlah kabupaten di Pulau Flores. Rinciannya, Manggarai Barat satu orang, Manggarai Timur 20 orang, Manggarai 25 orang, Nagekeo satu orang, Sikka empat orang, dan Ende dua orang.
Data tersebut merupakan pembaruan BNPB pada Minggu sore, sehingga perkembangan jumlah korban dan kondisi kerusakan masih dapat berubah seiring proses pencarian, evakuasi dan pendataan di lapangan.
Selain korban jiwa, gempa juga menyebabkan kerusakan bangunan dan fasilitas di sejumlah wilayah terdampak. Tim gabungan terus melakukan penanganan sesuai kondisi di masing-masing daerah.
Penanganan Darurat Berjalan Bersamaan dengan Pemantauan Gempa
Pemantauan BMKG menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan pascagempa. Informasi mengenai gempa susulan diperlukan untuk membantu tim di lapangan menentukan langkah keselamatan dan mengantisipasi potensi risiko tambahan.
Di sisi lain, penanganan korban dan kebutuhan masyarakat terdampak dilakukan oleh pemerintah bersama BPBD, Basarnas, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan dan berbagai unsur terkait.
Kondisi bangunan yang mengalami kerusakan juga perlu menjadi perhatian. Masyarakat diimbau tidak langsung memasuki bangunan yang mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang.
Hal ini penting karena gempa susulan, meskipun magnitudonya lebih kecil daripada gempa utama, tetap berpotensi membahayakan bangunan yang telah mengalami pelemahan struktur.
Rekonstruksi Menunggu Kondisi Lebih Stabil
Pemerintah akan melakukan tahapan penanganan sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Setelah fase tanggap darurat dan pemantauan kondisi kegempaan, langkah rehabilitasi serta rekonstruksi dapat dilakukan berdasarkan hasil pendataan kerusakan dan kebutuhan masyarakat.
Namun, proses tersebut tidak berarti masyarakat harus menunggu seluruh aktivitas gempa berhenti untuk mendapatkan bantuan. Penanganan darurat, penyelamatan, evakuasi, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar tetap menjadi prioritas selama masa tanggap darurat.
Sementara itu, hasil asesmen terhadap bangunan yang terdampak akan menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan maupun pembangunan kembali.
Warga Diminta Tetap Waspada, Bukan Panik
Dengan masih tingginya aktivitas gempa susulan, kewaspadaan masyarakat menjadi hal penting.
BMKG terus memperbarui informasi terkait aktivitas kegempaan berdasarkan hasil pemantauan jaringan seismik. Masyarakat dapat menggunakan informasi resmi tersebut sebagai rujukan dan menghindari penyebaran kabar yang tidak memiliki sumber jelas.
Yang juga penting, masyarakat perlu memahami bahwa gempa susulan tidak dapat diprediksi secara pasti kapan dan pada magnitudo berapa akan terjadi. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi langkah yang lebih penting daripada mempercayai prediksi yang tidak berasal dari lembaga berwenang.
Bangunan yang rusak perlu dijauhi hingga mendapatkan pemeriksaan keselamatan. Warga juga perlu mengetahui jalur evakuasi dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
Hingga Senin pagi, BMKG masih mencatat aktivitas gempa susulan di NTT setelah gempa utama M7,7 pada 15 Agustus 2026. Dengan 1.598 gempa susulan, termasuk 54 gempa yang dirasakan masyarakat, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fase pascagempa masih membutuhkan kewaspadaan dan pemantauan berkelanjutan.
Pemerintah dan seluruh unsur terkait kini menghadapi dua kebutuhan sekaligus: memastikan keselamatan masyarakat di tengah aktivitas gempa susulan dan menangani dampak kemanusiaan akibat gempa utama.
Perkembangan jumlah korban, kerusakan bangunan dan aktivitas kegempaan di NTT masih akan terus diperbarui. Masyarakat di wilayah terdampak disarankan mengikuti informasi resmi BMKG, BNPB, BPBD dan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan informasi terbaru. (*)
