BOGOR, NUSANTARA INFO: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas orientasi pelatihan vokasi dengan mendorong lulusan tidak hanya mengandalkan peluang kerja formal, tetapi juga mengembangkan usaha mandiri. Langkah ini menjadi salah satu upaya menghadapi keterbatasan daya serap industri sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk tetap produktif.
Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Yose Rizal, mengatakan perubahan orientasi tersebut diperlukan karena tidak semua lulusan pelatihan dapat terserap di perusahaan atau industri.
Menurutnya, pelatihan vokasi selama ini lebih banyak diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang akan mengisi kebutuhan sektor formal. Namun, perkembangan pasar kerja menunjukkan bahwa kewirausahaan juga perlu mendapat perhatian lebih besar.
“Karena sektor industri itu punya titik jenuh, tidak bisa semua lulusan kita andalkan bisa ditempatkan di sektor-sektor formal,” ujar Yose saat diwawancarai di Omah Kayu Farm (OKF), Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, pengembangan kewirausahaan sebenarnya bukan hal baru dalam pelatihan vokasi. Sejumlah alumni sebelumnya juga telah membuka usaha setelah mengikuti pelatihan. Hanya saja, pada tahun-tahun sebelumnya, perhatian program lebih banyak diarahkan pada penempatan tenaga kerja di industri dan perusahaan.
Tahun ini, menurut Yose, perhatian terhadap lulusan yang memilih jalur wirausaha semakin diperkuat.
Pelatihan Vokasi Tak Cukup Berhenti pada Keterampilan
Yose menegaskan, keberhasilan pelatihan vokasi tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan atau memperoleh sertifikat. Kompetensi yang didapat perlu memberikan manfaat nyata setelah peserta menyelesaikan program.
Ia mengatakan, Kemnaker mendorong agar pelaksanaan pelatihan tidak hanya menghasilkan keluaran atau output, tetapi juga memberikan hasil atau outcome yang dapat dirasakan peserta.
“Kalau kita kewajibannya sebenarnya sampai skill. Tapi kami diminta oleh Pak Menteri itu beyond. Jadi setelah skill, bagaimana supaya kita juga punya konektivitas,” kata Yose.
Konektivitas yang dimaksud mencakup upaya menghubungkan lulusan dengan peluang kerja, kebutuhan dunia usaha, akses permodalan, maupun pihak yang berpotensi mendukung pengembangan usaha.
Bagi peserta yang memilih berwirausaha, keterampilan teknis perlu disertai kemampuan mengelola kegiatan usaha dan memahami peluang pasar. Sementara itu, peserta yang ingin bekerja di perusahaan perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Menurut Yose, pendekatan tersebut penting agar lulusan tidak berhenti pada penguasaan keterampilan, tetapi memiliki peluang untuk menerapkannya dalam kegiatan produktif.
Korban PHK Bisa Memilih Kembali Bekerja atau Berwirausaha
Perhatian terhadap kewirausahaan juga relevan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Yose menjelaskan, peserta dari kelompok tersebut pada dasarnya memiliki pilihan untuk kembali bekerja sebagai pekerja formal atau memulai usaha sendiri.
Namun, bagi mereka yang memilih berwirausaha, persoalan tidak berhenti pada pelatihan keterampilan. Ketersediaan modal menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan.
Menurut Yose, urusan bantuan permodalan bukan merupakan tugas utama unit pelatihan vokasi. Meski demikian, koordinasi dengan unit lain di lingkungan Kemnaker dapat membuka peluang bagi lulusan untuk memperoleh informasi dan mengakses program yang relevan.
Ia menyebut program Tenaga Kerja Mandiri, termasuk skema pemula dan lanjutan, sebagai salah satu jalur pembinaan usaha yang dapat ditindaklanjuti sesuai persyaratan.
Selain itu, fasilitasi hubungan dengan lembaga keuangan juga dapat dilakukan bagi alumni yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.
“Kalau mereka serius, kita upayakan untuk menghubungkan mereka dengan permodalan. Kalau tidak, ya kita tidak akan selesai,” ujarnya.
Meski demikian, akses pembiayaan tidak otomatis diberikan kepada seluruh lulusan. Peserta tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program atau lembaga pembiayaan terkait.
Akses Pasar Menjadi Tantangan Berikutnya
Selain modal, pemasaran juga menjadi tantangan bagi lulusan yang ingin membangun usaha.
Yose mengatakan, penyelenggara pelatihan berupaya mendorong agar kelompok atau lembaga pengusul pelatihan memiliki hubungan dengan pihak yang dapat menyerap produk atau offtaker, sesuai jenis usaha yang dikembangkan.
Dalam sektor pertanian, misalnya, peserta perlu memikirkan bagaimana hasil budidaya dapat dipasarkan setelah pelatihan selesai.
Namun, Yose menjelaskan bahwa upaya menghubungkan lulusan dengan pasar perlu mempertimbangkan potensi usaha dan kesiapan peserta. Tidak semua program dapat langsung menjamin tersedianya pembeli bagi produk yang dihasilkan.
Ia mencontohkan, pelatihan di bidang pengolahan makanan atau commercial cookery pernah dilaksanakan untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, peluang menghubungkan lulusan dengan kebutuhan pasar dapat dikembangkan ketika terdapat potensi dan kesesuaian kompetensi.
Karena itu, peserta juga perlu aktif memanfaatkan keterampilan yang telah diperoleh dan mengembangkan usahanya setelah pelatihan.
Perubahan Teknologi Menggeser Kebutuhan Tenaga Kerja
Selain persoalan penyerapan tenaga kerja, perkembangan teknologi turut mengubah kebutuhan kompetensi di dunia kerja.
Yose mengatakan, berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis, sejumlah pekerjaan mengalami perubahan seiring berkembangnya otomatisasi, digitalisasi, dan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Kondisi tersebut menuntut program pelatihan vokasi untuk terus menyesuaikan kompetensi yang diajarkan dengan kebutuhan industri.
“Sekarang banyak pergeseran dari paradigma pekerjaan lama yang tidak dibutuhkan lagi karena banyak digantikan teknologi dan kecerdasan artifisial,” ujarnya.
Menurut Yose, industri semakin membutuhkan keterampilan yang berkaitan dengan otomatisasi, digitalisasi, dan penerapan teknologi pintar.
BBPVP Bekasi juga menjalankan pendekatan project-based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek yang diarahkan untuk membantu menyelesaikan persoalan nyata di dunia industri.
Meski demikian, penyelarasan kompetensi dengan kebutuhan perusahaan tidak selalu mudah. Salah satu tantangannya adalah memperoleh proyeksi yang memadai mengenai kebutuhan tenaga kerja dalam beberapa tahun mendatang.
Karena itu, pengembangan kewirausahaan dinilai penting sebagai alternatif agar produktivitas masyarakat tidak hanya bergantung pada ketersediaan lowongan kerja formal.
Pelatihan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Perlu Diperkuat
Dalam wawancara tersebut, Yose juga menyoroti pentingnya memperluas akses pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas.
Menurutnya, kebutuhan kelompok disabilitas perlu diperhatikan sejak tahap perancangan pelatihan, termasuk aksesibilitas lokasi, metode pembelajaran, dan penyesuaian kompetensi dengan kondisi peserta.
Ia menjelaskan, BBPVP Bekasi memiliki Special Talent Corner untuk membantu peserta disabilitas mengenal sejumlah bidang keterampilan. Selain itu, skema tailor-made training dapat menjadi alternatif bagi komunitas yang membutuhkan pelatihan khusus.
Melalui skema tersebut, pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok peserta. Contohnya, keterampilan menjahit, ecoprint, atau penggunaan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office.
Yose mengakui, pelaksanaan pelatihan bagi penyandang disabilitas memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya berkaitan dengan mobilitas peserta dan keterbatasan pendampingan, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk mencapai lokasi pelatihan.
Karena itu, ia menilai pelatihan yang lebih dekat dengan komunitas dapat membantu mengatasi sebagian kendala tersebut.
“Inklusif itu harusnya memperhatikan mereka, memperhatikan kebutuhan mereka. Artinya kebutuhan mereka juga harusnya dipenuhi,” kata Yose.
Menurutnya, inklusivitas bukan sekadar menggabungkan peserta disabilitas dengan peserta lainnya tanpa penyesuaian. Program pelatihan perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta agar mereka memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan kompetensi.
Ia juga menyebut bahwa jumlah peserta disabilitas yang mengikuti pelatihan masih perlu ditingkatkan. Dukungan komunitas dan organisasi pengusul dinilai dapat membantu memperluas jangkauan program.
Produktivitas Lulusan Menjadi Ukuran Penting
Yose menegaskan, pelatihan vokasi perlu diarahkan agar peserta dapat memanfaatkan keterampilannya untuk bekerja atau mengembangkan usaha.
Menurutnya, produktivitas tidak selalu ditentukan oleh status seseorang sebagai pekerja formal. Kemampuan menghasilkan produk, memberikan layanan, dan mengembangkan usaha juga menjadi bagian dari produktivitas.
Karena itu, pelatihan vokasi perlu disertai upaya membangun hubungan dengan dunia usaha, akses informasi pasar, serta peluang pengembangan usaha sesuai kebutuhan peserta.
Bagi masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan, informasi program dapat dipantau melalui kanal resmi BBPVP Bekasi, situs Kemnaker, serta layanan Siap Kerja dan Skillhub. Persyaratan dan sasaran peserta dapat berbeda untuk setiap program.
Penguatan kewirausahaan, penyesuaian kompetensi terhadap perkembangan teknologi, dan perluasan akses bagi penyandang disabilitas menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pelatihan vokasi.
Dengan pendekatan tersebut, pelatihan diharapkan tidak hanya menghasilkan peserta yang memiliki keterampilan baru, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan tetap produktif di tengah perubahan dunia kerja. (*)
