Jakarta (14/11/2023): Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Sub Komponen 1D tahun anggaran 2023. Evaluasi ini berlangsung melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi P3PD Sub Komponen 1D di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, mulai tanggal 9 hingga 11 November 2023.
“Setelah menjalankan program selama kurang lebih satu tahun ke belakang, harapannya kita sudah semakin dekat dengan tujuan program yang ingin dicapai. Selain itu, evaluasi daripada rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan penting untuk melihat perbaikan dan peningkatan yang perlu dilakukan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang belum terlaksana,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama Raziras Rahmadillah saat membuka kegiatan tersebut, Kamis (9/11/2023).
Dia menjelaskan, monitoring dan evaluasi ini diperlukan untuk melihat capaian kinerja dan progres pelaksanaan P3PD Sub Komponen 1D selama tahun 2023. Kegiatan tersebut juga untuk membahas persoalan yang dihadapi, sehingga dapat dipetakan upaya maupun mitigasi penyelesaiannya. Rapat juga membahas rencana kegiatan dan pembiayaan/Annual Work Plan and Budgeting (AWPB) Tahun 2024 sebagai tahun terakhir pelaksanaan program.
“Rapat ini menjadi wadah diskusi antara pihak internal pelaksana program dan pihak-pihak eksternal terkait untuk membahas rencana tindak lanjut, serta keberlanjutan program untuk tahun anggaran selanjutnya,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Raziras kembali menekankan pentingnya pemanfaatan sistem Dashboard Kecamatan dalam membantu tugas dan fungsi camat mendukung kualitas layanan dasar di desa. Ini terutama dalam mengimplementasikan 10 langkah yang telah ditetapkan maupun muatan yang tercantum dalam modul pelatihan.
Menurutnya, Dashboard Kecamatan merupakan alat yang akan banyak membantu pelaksanaan P3PD sehingga perlu dipahami oleh para camat melalui berbagai pelatihan. Pelatihan Master of Trainer (MoT) yang sudah dilaksankan menjadi titik awal untuk memahami perangkat tersebut. Melalui upaya ini diharapkan pada saat Trainer of Training (ToT) dapat saling berbagi pengetahuan sehingga para camat dapat memahami dan memanfaatkannya. Dengan demikian, layanan dasar di desa dapat benar-benar menyasar masyarakat secara tepat.
Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri beberapa narasumber di antaranya akademisi Prabawa Eka Soesanta, pejabat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) khusus Jakarta. Rapat juga dihadiri oleh tim fasilitator pelatihan dari widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Inspekotrat Jenderal Kemendagri, Sekretariat Jenderal Kemendagri, National Management Consultant (NMC), dan Tim Sekretariat P3PD Sub Komponen 1D. (*)
