Jakarta, Nusantara Info: “Bapak belum mengisi Skrining Riwayat Kesehatan!”
Itulah yang dikatakan petugas loket pendaftaran di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Klinik Pratama “Melati” di Pisangan Timur, Jakarta Timur, kepada pasien jika di layar komputer terlihat peserta BPJS Kesehatan tersebut belum mengisi skrining riwayat kesehatan. Skrining kesehatan harus diperbaharui setiap tahun.
Informasi yang diperlukan pada Skrining Riwayat Kesehatan, antara lain: data diri, tinggi dan berat badan, riwayat kesehatan dan pola hidup serta keluhan saat berobat ke Faskes tersebut.
Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) berikan batasan tentang kesehatan yaitu kondisi kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang terkait dengan kondisi kehidupan sehari-hari. Dengan kondisi ini warga bisa produktif memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.
Maka, cara yang dilakukan FKTP itu merupakan salah satu langkah kecil yang justru merupakan lompatan besar BPJS Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan warga Indonesia.
Setelah pendafaran diterima, dilanjutkan mengukur tekanan darah (tensi). “Tensinya bagus, Pak, 120/80,” ujar tenaga medis (Nakes).
Sebaiknya, Nakes perlu juga memberikan sedikit ‘wejangan’ bagi pasien baik yang tensinya normal maupun yang tensinya tidak normal, rendah atau tinggi. Ini perlu agar pasien bisa jaga tensi.
Soalnya, ada orang dengan riwayat darah tinggi dan diabetes yang meminum obat jika tensi atau gula darah naik. Padahal, obat bukan untuk menurunkan tensi atau kadar gula, tapi menjaga agar tensi dan kada gula tetap normal.
Pasien yang kontrol ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yaitu rumah sakit (RS) kelas C atau B, seperti di RS Budhi Asih, Jakarta Timur, akan ke laboratorium terlebih dahulu sebelum ke poli, untuk cek gula darah. Sebaiknya cek gula darah juga diberikan bagi pasien dengan diabetes yang berobat ke FKTP.
Penyakit Katostropik dengan Penyakit Tidak Menular
Berdasarkan data BPJS Kesehatan pembiayaan terbesar untuk penyakit katostropik yaitu penyakit yang memerlukan penanganan secara medis mulai dari kontrol rutin, cek darah sampai obat-obatan seumur hidup.
Total pengeluaran BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025 mencapai Rp 191,33 triliun. Meningkat Rp 15,2 triliun dibandingkan tahun 2024.
Perbandingan persentase pembiayaan kesehatan di beberapa negara berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) 2023 (data.worldbank.org):
Tuvalu: 27.09
AS: 16.69
Inggris: 11.13
Australia: 10.40
China: 5.94
Filipina: 5.10
Singapura: 4.49
Kamboja: 4.62
Thailand: 4.54
Myanmar: 4.46
Malaysia: 3.96
Indonesia: 2,70
Laos: 1.33
Pembiayan kesehatan di Indonesia kecil, tapi pengeluaran untuk biaya kesehatan sangat besar. Maka, diperlukan kebijakan dalam bentuk political will, dalam hal ini bisa dijalankan oleh BPJS Kesehatan, untuk meningkatkan aspek promotif dan preventif agar kasus penyakit katastropik bisa diturunkan.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan penyakit dengan biaya klaim tertinggi pada tahun 2025 adalah penyakit katastropik sebesar Rp 17,3 triliun dengan jumlah kasus 29,7 juta, yaitu:
Penyakit jantung: Rp 17,3 triliun (29,7 jutaan kasus)
Gagal ginjal: Rp 13,3 triliun (12,6 jutaan kasus)
Kanker: Rp 10,3 triliun (7,1 jutaan kasus)
Stroke: Rp 7,2 triliun (9,5 jutaan kasus)
Hemofilia: Rp 909,6 miliar (84,8 ribuan kasus)
Thalassemia: Rp 852,7 miliar (398,1 ribuan kasus)
Sirosis hati: Rp 278,1 miliar (311,3 ribuan)
Dari tujuh penyakit katasropik enam di antaranya bukan penyakit menular (penyakit degeneratif-kerusakan organ atau jaringan tubuh seiring waktu), yaitu: penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, hemophilia dan thalassemia.
Penyakit katastropik bisa dicegah, antara lain melalui pola hidup dan perkawinan. Di sinilah perananan BPJS Kesehatan melalui FKTP karena dinas-dinas kesehatan melalui Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan pusat-pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) tampaknya tidak efektif jalankan fungsi promotif dan preventif. Hal ini karena beban kuratif (pengobatan). Bahkan, ada Puskesmas yang dijadikan sebagai Faskes dengan rawat inap.
Jika kasus penyakit katastropik bisa diturunkan, maka dana BPJS Kesehatan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat. Soalnya, indeks kesehatan Indonesia pada daftar Indeks Kesehatan Global (kualitas sistem kesehatan, kesiapan menghadapi pandemi dan status kesejahteraan masyarakat) 2025 tergolong rendah. Indeks kesehatan tertinggi dan terendah di dunia dan di beberapa negara ASEAN (worldpopulationreview.com):
Taiwan: 97.59
Singapura: 97.43
Thailand: 80.80
Malaysia: 77.73
Vietnam: 69.05
Indonesia: 68.84
Filipina: 67.16
Afrika Tengah: 46.23
Jika tidak ada program penanggulangan penyakit menular, seperti demam berdarah,TB, PIMS (penyakit infeksi menular seksual) dan HIV/AIDS, maka pengeluaran BPJS akan terus membengkak.
Bangun RS Abaikan Pencegahan Penyakit
Di era pemerintah Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ada euphoria bisa membangun 836 RS yang merupakan peningkatan sebesar 600 persen (news.detik.com, 14/7/2014).
Padahal, ada masalah besar di balik euphoria yaitu jumlah warga yang sakit yang memerlukan tempat tidur untuk perawatan di RS juga meningkat dengan tajam.
Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang semula akan meningkatkan promotif dan preventif juga tidak terwujud.
Wahasil, di era kepempinan Presiden Prabowo Subianto bikin BPJS Kesehatan menanggung beban yang terus membengkak karena jumlah warga yang sakit dengan penyakit katastropik dan penyakit menular terus bertambah. Ini terjadi karena promotif dan preventif kesehatan tidak berhasil.
Hemophilia dan thalassemia adalah penyakit genetika. Maka, warga diminta agar tidak menikah antar sesama pembawa sifat (carrier) hemophilia atau thalassemia. Prevalensi thalassemia di Indonesia mencapai 3% – 10% dari populasi. Angka ini tidak bisa anggap remeh karena dampak pembiayan yang besar.
Selain itu BPJS Kesehatan bisa lakukan tes kesehatan terhadap bayi yang baru lahir agar diketahui risiko penyakit bawaan. Data ini jadi pedoman untuk menjaga kesehatan setiap warga melalui promosi kesehatan.
Malas Jalan Kaki
Penyakit jantung dan stroke bukan penyakit menular. Bisa dicegah sejak awal melalui pola hidup. Antara lain banyak bergerak seperti jalan kaki dan olahraga.
Warga Indonesia paling malas jalan kaki di dunia. Ini penelitian Stanford University, AS (2024). Rata-rata warga Indonesia jalan kaki 3.513 langkah/hari. Rata-rata pejalan kaki secara global 5.000 langkah/hari.
Sirosis hati yang disebabkan oleh infeksi virus Hepatitis B dan C yang kronis. Indonesia abaikan infeksi virus hepatitis B sebagai salah satu penyakit infeksi menular seksual (PIMS).
Studi Kemenkes mencatat hingga akhir tahun 2012 ada 6,7 juta pria Indonesia jadi pelanggan PSK (pekerja seks komersial) (bali.antaranews.com, 9/4/2013). Ada risiko penularan HIV/AIDS sekaligus salah atau atau beberapa jenis PIMS. Nah, 4,9 juta di antara 6,7 juta pria itu punya istri. Jadi, ada 4,9 juta istri yang berisiko tertular HIV/AIDS atau PIMS dari suaminya.
Tanpa ada langkah yang konkret terkait dengan pencegahan, dalam hal ini penyakit tidak menular, maka penyakit katastropik akan terus bertambah yang pada gilirannya membebani anggaran.
Jika BPJS Kesehatan tidak ambil peran dalam usaha pencegahan, maka beban akan terus meningkat yang pada gilirannya tidak bisa menurunkan jumlah warga dengan penyakit-penyakit katastropik.
Itu artinya tingkat derajat kesehatan warga Indonesia terpuruk dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah di pasar global. (*)
