Dalam rangka kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan melakukan refocusing serta efisiensi anggaran tahun 2020. Refocusing anggaran dilakukan sebesar Rp 303 miliar untuk percepatan penanganan Covid-19, Rp 6,2 miliar untuk kegiatan bakti sosial dan Rp 5,9 triliun yang akan digunakan untuk melaksanakan program padat karya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengemukakan, bahwa paling tidak ada Rp 303 miliar yang digunakan untuk menangani Covid-19, di antaranya adalah untuk pengamanan diri, tambah daya tahan tubuh, untuk mencegah penyebaran virus, dukungan administrasi dan alat pendukung.
“Di luar angka sebanyak Rp 303 miliar, kami bekerjasama dengan stakeholder, baik BUMN maupun swasta mengumpulkan sembako dan disebarkan ke banyak daerah. Kurang lebih sebanyak 17.000 paket di bulan April yang sudah terlaksana, bulan Mei ada 19.000 paket serta pada bulan Juni, kita akan menyampaikan 14.000 paket dan saya harapkan bisa lebih,” kata Menhub.
Khusus untuk program padat karya, Menhub menjelaskan bahwa masing-masing subsektor akan melaksanakan program secara merata di seluruh provinsi di Indonesia.
“Untuk juga diketahui, bahwa padat karya ini untuk perhubungan darat itu ada di 33 provinsi, perkeretaapian di 10 provinsi, perhubungan laut 33 provinsi, perhubungan udara di 29 provinsi, serta BPSDMP 13 provinsi. Sehingga secara merata seluruh provinsi terdapat upaya-upaya baik itu padat karya maupun penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk efisiensi anggaran dilakukan perubahan postur anggaran belanja tahun 2020 dengan total pemotongan sekitar Rp 10 triliun. Sehingga dari pagu Kementerian Perhubungan yang awalnya sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 32 triliun.
“Kami semula mendapatkan pagu anggaran yang cukup signifikan sebanyak 43 triliun, dan terjadi suatu pemotongan sehingga menjadi 32 triliun. Dipastikan bahwa penyerapan yang tadinya dibawah 90 persen, kami harapkan tahun depan bisa di atas 90 persen” pungkas Menhub Budi.
Adapun rincian efisiensi anggaran per subsektor diantaranya, Sekretariat Jenderal dilakukan efisiensi sebesar Rp 101.239.365.000, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 35.524.957.000, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 231.864.841.000, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 1.956.956.712.000, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 2.180.408.200.000, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 4.703.480.757.000, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub sebesar Rp 42.983.903.000, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebesar Rp 926.000.000.000, serta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp 187.751.203.000
