Medan (26/7/2024): Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni melaunching Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumatera Utara guna mempercepat penanganan stunting. Kegiatan ini berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan, Sumatera Utara, Senin (22/7/2024).
“Melalui gerakan serentak ini, kita harapkan dapat mempercepat penanganan kasus stunting di daerah ini,” ujar Fatoni.
Dalam kesempatan ini, Fatoni memberikan sejumlah arahan penting yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, Bupati/Wali Kota perlu segera memanfaatkan data super prioritas dalam melakukan intervensi/pendampingan makanan masuk ke mulut.
Kedua, Fatoni juga akan segera mengeluarkan Surat Edaran Gubernur tentang intervensi balita bermasalah gizi. Ketiga, meminta untuk segera menerbitkan Surat Edaran Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi yang ditujukan kepada Ketua TPPS Kabupaten/Kota tentang perintah melaksanakan pertemuan dengan Kepala Puskesmas terkait update pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana salur Puskesmas untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal sebulan dua kali.
Keempat, menyelenggarakan pertemuan TPPS tindak lanjut intervensi serentak. Kelima, mengadakan pertemuan dengan TPPS inti terkait rencana pelatihan kader Posyandu untuk penimbangan dan pengukuran. Keenam, Fatoni meminta diadakannya pertemuan dengan tim pakar gizi di level provinsi dalam menyusun menu PMT.
“TPPS Provinsi juga harus melakukan monitoring evaluasi secara berkala ke kabupaten/kota,” tegas Fatoni.
Selanjutnya, Fatoni meminta Bupati/Wali Kota untuk mengeluarkan SK yang memerintahkan seluruh Kepala Puskesmas melakukan pemetaan anggaran BOK yang dikelola oleh Puskesmas untuk intervensi PMT 2 minggu, PMT 4 minggu dan PMT 8 minggu yang bermasalah dengan gizi. Kemudian mereka diminta menyampaikan perkembangan pelaksanaan BOK dana salur Puskesmas untuk PMT berbahan pangan lokal kepada Ketua TPPS Kabupaten/Kota sebanyak 2 kali sebulan dan atau 2 minggu sekali.
Fatoni juga memberi arahan pada Puskesmas se-Sumut, dirinya meminta Ketua TPPS untuk memanggil dan melaksanakan pertemuan dengan Kepala Puskesmas yang bertujuan untuk memerintahkan para Kepala Puskesmas untuk memberikan PMT lokal secara rutin ke sasaran, sesuai juknis Kemenkes. Tak hanya itu, dirinya juga meminta Kepala Puskesmas menyiapkan BOK PMT lokal sejumlah sasaran dan kurun waktu pemberian besaran anggaran PMT per anak sehari adalah Rp16.500.
“Kepala Puskesmas juga diminta untuk menugaskan kader Posyandu melakukan penimbangan setiap minggu dan pengukuran perbulan untuk semua sasaran yang diintervensi PMT bersama-sama dengan kader PKK,” ucap Fatoni.
Kemudian, Fatoni meminta Kepala Daerah untuk memberikan edukasi rutin pada sasaran. Selain itu, juga memastikan keterlibatan Babinsa dan Babinkamtibnas dalam monitoring penyaluran PMT berbahan pangan lokal.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Gizi Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Lovely Daisy berharap beberapa hal pada Kabupaten/Kota. Di antaranya, yaitu penguatan pelaksanaan Posyandu, peningkatan kemampuan kader dalam melakukan rujukan jika ditemukan balita dengan masalah gizi di Posyandu, penguatan peran dokter dalam penerimaan kasus rujukan dari Posyandu, pendampingan hingga evaluasi pelaksanaan PMT lokal juga percepatan intervensi pada Balita bermasalah gizi dan ibu hamil kurang energi kronik.
“Serta pencatatan dan pelaporan pelaksanaan PMT lokal melalui aplikasi e-PPBGM dan peningakatan koordinasi lintas sektor,” kata Daisy.
Selain meluncurkan Gerakan Penaganganan Stunting Serentak se-Sumut, Fatoni juga menyerahkan data akses Balita stunting by name by adress pada Pj Bupati Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin secara simbolis. Selanjutnya data tersebut dapat diakses oleh seluruh Pemkab/Pemko se-Sumut. Tak hanya itu, Fatoni juga menyerahkan PMT berbahan lokal pada anak kurang gizi dan ibu hamil yang hadir pada acara tersebut.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, di antaranya Pj Bupati Deliserdang Wiriya Alrahman, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut Munawar Ibrahim serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung. (*)
