BADUNG, NUSANTARA INFO: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Agus Fatoni memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, atas konsistensinya menghadirkan berbagai inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan.
Menurut Fatoni, Badung menjadi contoh nyata bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang sangat kuat sekalipun tetap harus terus berinovasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Apresiasi tersebut disampaikan saat menutup rangkaian kegiatan Pemutakhiran dan Integrasi Proses Bisnis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (16/7/2026).
Fatoni menilai keberhasilan sebuah daerah tidak hanya diukur dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan dari kemauan pemerintah daerah untuk terus mencari solusi dan terobosan baru demi menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Pak Bupati terus melakukan inovasi, terus melakukan terobosan mencari sumber-sumber pembiayaan,” ujarnya.
Daerah Kaya Tetap Harus Berinovasi
Dalam sambutannya, Fatoni mengungkapkan bahwa Badung merupakan salah satu daerah dengan PAD terbesar di Indonesia. Namun, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Badung justru terus mengeksplorasi berbagai peluang pembiayaan pembangunan agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
Menurut Fatoni, semangat inilah yang layak menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia.
“Bayangin, sudah kaya masih bekerja keras berarti akan tambah kaya dan semakin kaya. Maka ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang kemampuan keuangannya terbatas, tentu bisa mencontoh,” katanya.
Ia menegaskan, budaya inovasi merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang adaptif sekaligus mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
Badung Dinilai Lebih Maju dari Regulasi dan Sistem SIPD-RI
Fatoni bahkan menyebut berbagai inovasi yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Badung telah melampaui perkembangan regulasi maupun sistem digital pemerintahan yang saat ini berlaku.
Menurutnya, berbagai gagasan yang disampaikan Badung selama ini menjadi referensi penting bagi Kemendagri dalam menyempurnakan kebijakan nasional, termasuk pengembangan SIPD-RI.
“Badung ini lebih maju, lebih advance dibandingkan regulasi yang ada, dibandingkan sistem SIPD yang ada,” ungkapnya.
Atas berbagai capaian tersebut, Kemendagri secara khusus memilih Kabupaten Badung sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan pemutakhiran dan integrasi proses bisnis SIPD-RI.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penghargaan terhadap komitmen Badung dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis inovasi.
“Maka untuk menghormati Badung dengan inovasi dan terobosannya, kegiatan pemutakhiran ini pun juga kita laksanakan di Badung ini,” ucap Fatoni.
Masukan Badung Pengaruhi Kebijakan Nasional
Fatoni mengungkapkan, selama ini Pemerintah Kabupaten Badung aktif memberikan berbagai masukan kepada Kemendagri mengenai penyempurnaan regulasi maupun pengembangan SIPD-RI.
Menurutnya, pola pikir yang selalu mencari solusi menjadi salah satu kekuatan utama Badung dalam membangun pemerintahan modern.
“Pak Bupati bilang sama saya, bisa nggak ini begini, bisa nggak ini diakomodir, bisa nggak ini dirubah, nah cara berpikir itu penting,” ungkapnya.
Ia menilai regulasi tidak boleh bersifat statis. Sebaliknya, aturan harus terus dievaluasi agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan daerah dan dinamika pelayanan publik.
Fatoni mengakui banyak usulan dari Badung yang akhirnya diakomodasi dan memberikan dampak terhadap penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara nasional.
“Banyak sekali yang kami terima masukan dari Badung, sehingga itu mempengaruhi kebijakan secara nasional,” tambahnya.
Kemendagri Dorong Daerah Terapkan Creative Financing
Selain mengapresiasi inovasi tata kelola pemerintahan, Fatoni juga menyoroti strategi Badung dalam mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa tingginya PAD bukan berarti seluruh kebutuhan pembangunan telah terpenuhi. Sebab, kebutuhan masyarakat selalu berkembang dan sering kali melampaui kemampuan APBD.
“Besarpun masih kurang. Kenapa? Karena kebutuhan yang sesungguhnya di masyarakat dan daerah itu masih lebih besar dari APBD-nya,” jelas Fatoni.
Karena itu, Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah memanfaatkan berbagai instrumen creative financing agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD.
Skema tersebut antara lain melalui pinjaman daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hingga optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Maka kami dari Kementerian Dalam Negeri terus mendorong creative financing ini. Creative financing itu banyak, selain tadi pinjaman daerah atau utang, kemudian KPBU, kemudian mengoptimalkan BUMD,” tegasnya.
Menurut Fatoni, pendekatan pembiayaan kreatif menjadi salah satu solusi strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah tanpa sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah.
Badung Diharapkan Jadi Inspirasi Nasional
Menutup sambutannya, Fatoni berharap semangat inovasi yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Badung dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Ia optimistis semakin banyak daerah yang berani berinovasi, memperkuat kapasitas fiskal, serta mengembangkan berbagai sumber pembiayaan pembangunan, maka kualitas tata kelola pemerintahan akan semakin baik dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
“Mudah-mudahan seluruh upaya kita ini bisa mendorong daerah semakin baik, semakin mandiri, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” pungkas Fatoni. (*)
