Jakarta (26/3/2024): Dalam rangka mendorong pemerintah daerah melaksanakan kerja sama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Pemetaan Urusan Pemerintahan yang dapat dilakukan kerja sama di Hotel Orchardz Industri, Senin (25/3/2024).
Pelaksanaan rapat tersebut menjadi penting sebagai bentuk implementasi konsep Collaborative Government yang selalu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA yang saat ini juga menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk menggabungkan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Plh. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Edi Cahyono mengatakan, bahwa pentingnya identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
“Di Tahun 2023, terdapat 181 daerah (35%) yang tercatat melakukan kerja sama daerah. Dari 181 daerah tersebut baru 49 daerah (27%) yang sudah melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan,” jelas Edi pada pembukaan pelaksanaan kegiatan.
Lebih lanjut Edi menegaskan pentingnya pemetaan potensi daerah untuk dilakukan oleh suruh pemerintah daerah agar arah kebijakan dalam rangka kerja sama daerah tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi Masyarakat. Dengan adanya kerja sama, diharapkan mampu menjadi solusi dari keterbatasan PAD dan penyelesaian masalah isu-isu strategis di daerah. (*)
