Jakarta (27/9/2024): Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Pendampingan Reformasi Birokrasi dengan tema “Strategi Optimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Penyempurnaan Tata Kelola dan Struktur Kelembagaan” pada Rabu (25/9/2024) di Hotel Orchard Jayakarta, Jakarta. Rapat ini dibuka oleh Plh Dirjen Bina Adwil Amran dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit kerja di Lingkup Ditjen Bina Adwil serta hadir pula Direktur Eksekutif Dignity Indonesia.
Dalam sambutannya, Amran menekankan pentingnya pemahaman tugas dan fungsi di setiap direktorat.
“Cermati dan pahami tugas serta fungsi masing-masing direktorat. Ini akan memperkuat bagaimana Ditjen Bina Adwil akan semakin berkembang. Penguatan data pokok di setiap direktorat, hingga ke level subdirektorat, sangat penting dalam memperkuat tugas dan fungsi institusi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Amran juga menyoroti pentingnya perencanaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk mendukung penguatan kelembagaan.
“Kita perlu mengukur seberapa besar SDM yang diperlukan untuk mengemban tugas dan fungsi penguatan kelembagaan. Jangan sampai kita kewalahan dalam menjalankan peran tersebut,” ungkapnya.
Direktur Eksekutif Dignity Indonesia, Jefri Adriansyah menegaskan bahwa reformasi birokrasi perlu diiringi oleh penguatan struktur kelembagaan yang efektif.
“Penguatan struktur kelembagaan sangat krusial dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah. Struktur yang jelas memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat, mengurangi birokrasi berlebihan, serta mempercepat pengambilan keputusan,” tegasnya.
Lebih lanjut Jefri menekankan, bahwa struktur kelembagaan yang kuat juga memperbaiki koordinasi antar unit kerja dan memastikan keberlanjutan program, terlepas dari pergantian pejabat atau perubahan politik.
Dengan penyempurnaan tata kelola dan struktur kelembagaan, diharapkan proses birokrasi dapat berjalan lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyusunan strategi yang matang juga akan memperkuat kemampuan instansi pemerintah dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, termasuk menghadapi dinamika politik dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta mewujudkan birokrasi yang profesional dan berdaya saing tinggi.
Selain itu, Plh Dirjen Bina Adwil Amran juga menggarisbawahi peran penting koordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait dalam pelaksanaan tugas.
“Kita berperan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah serta memastikan koordinasi dengan K/L terkait berjalan baik. Harapannya, kita dapat mewujudkan kelembagaan yang kuat, karena semakin kuat kelembagaan, semakin terlihat peran Ditjen Bina Adwil,” pungkasnya.
Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan strategi konkret untuk optimalisasi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Bina Adwil, melalui fasilitasi dan asistensi dari Bagian Umum, Sekretariat Ditjen Bina Adwil. (*)
