JAKARTA, NUSANTARA INFO: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap menambah anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Namun, pemerintah masih menunggu hasil asesmen Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan kebutuhan anggaran secara keseluruhan.
Purbaya mengatakan, hingga Rabu (26/8/2026), BNPB belum mengajukan tambahan kebutuhan anggaran penanganan karhutla kepada Kementerian Keuangan. BNPB masih melakukan asesmen terhadap perkembangan kondisi di lapangan.
“Belum, belum minta. Tapi kita sediakan, mereka punya Rp5 triliun. Kalau kurang ya kita tambah nanti,” kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Menurut Purbaya, BNPB saat ini memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan kebencanaan, termasuk operasi penanganan karhutla.
Apabila kebutuhan penanganan di lapangan melebihi anggaran yang tersedia, pemerintah akan menyiapkan tambahan dana berdasarkan pengajuan dan hasil asesmen BNPB.
“Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa,” ujar Purbaya.
BNPB Masih Menghitung Kebutuhan Anggaran
Purbaya menjelaskan belum adanya angka pasti mengenai tambahan anggaran karhutla disebabkan kondisi kebakaran masih berkembang. Karena itu, BNPB perlu melakukan evaluasi secara berkala sebelum menyampaikan kebutuhan pendanaan kepada pemerintah.
“BNPB belum kasih biaya total. Ya kita enggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi kan, dia akan assess ulang,” katanya.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah belum menetapkan besaran anggaran tambahan yang secara khusus akan dialokasikan untuk penanganan karhutla di Kalimantan.
Besaran anggaran nantinya akan menyesuaikan kebutuhan operasi di lapangan. Pemerintah, melalui BNPB, harus terlebih dahulu memetakan kebutuhan penanganan, termasuk operasi pemadaman, dukungan logistik, penanganan masyarakat terdampak, hingga kebutuhan lain yang berkaitan dengan kondisi bencana.
Purbaya: Karhutla Diperkirakan Tak Sebesar Penanganan Bencana Aceh
Purbaya memperkirakan kebutuhan anggaran penanganan karhutla tidak akan sebesar dana yang diperlukan untuk menangani bencana di Aceh.
Ia menyebut skala bencana di Aceh sebelumnya sangat besar sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang jauh lebih signifikan.
“Hitungan saya sih enggak akan sebesar di Aceh, karena Aceh kan masif sekali,” ucapnya.
Meski demikian, perkiraan tersebut bukan berarti pemerintah membatasi dukungan pendanaan untuk penanganan karhutla. Pemerintah tetap akan melihat kebutuhan faktual berdasarkan perkembangan situasi dan asesmen BNPB.
Prinsipnya, kebutuhan penanganan bencana akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan dukungan anggaran.
Menkeu Ingatkan Anggaran Bencana Tak Boleh Di-mark Up
Di sisi lain, Purbaya menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran penanganan bencana. Pemerintah, kata dia, memiliki pendekatan berbeda dalam menangani kebutuhan anggaran bencana dibandingkan dengan belanja rutin pemerintah.
Perbedaan tersebut berkaitan dengan karakter bencana yang menyangkut keselamatan dan kehidupan masyarakat secara langsung.
“Iya, asal jangan di-mark up saja. Kalau untuk bencana kan approach-nya beda dengan untuk belanja biasa,” tegas Purbaya.
Ia menilai pemerintah tidak dapat memperlakukan anggaran bencana semata-mata seperti pengeluaran program reguler. Dalam kondisi bencana, kecepatan respons dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas.
“Bencana kan menyangkut hajat hidup orang banyak betulan, mengancam kehidupan mereka. Jadi kita akan beda approach-nya dengan program-program yang lain,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan dua sisi kebijakan pemerintah dalam pendanaan bencana: anggaran harus tersedia ketika dibutuhkan, tetapi penggunaannya tetap harus berdasarkan kebutuhan nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Tunggu Asesmen BNPB
Sebelumnya, Purbaya juga menegaskan pemerintah tidak akan mempersulit dukungan anggaran untuk penanganan karhutla sepanjang kebutuhan tersebut telah dihitung dan diajukan BNPB berdasarkan kondisi di lapangan.
Dengan demikian, proses penambahan anggaran tidak dilakukan berdasarkan perkiraan semata. BNPB perlu memastikan skala operasi, kebutuhan sumber daya, serta perkembangan situasi sebelum mengajukan kebutuhan tambahan kepada Kementerian Keuangan.
Skema ini membuat pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan besaran dukungan pendanaan apabila kondisi karhutla meningkat atau membutuhkan operasi yang lebih besar.
Di tengah masih berlangsungnya penanganan karhutla, pemerintah juga menghadapi kebutuhan untuk memastikan penggunaan dana tetap efektif. Terlebih, anggaran tersebut bersumber dari keuangan negara dan diperuntukkan bagi penanganan kondisi yang berdampak langsung terhadap keselamatan serta kehidupan masyarakat.
Purbaya memastikan aspek pendanaan bukan menjadi hambatan apabila BNPB nantinya membutuhkan tambahan anggaran.
“Kalau kurang ya kita tambah nanti,” ujarnya.
Pemerintah kini menunggu hasil asesmen BNPB untuk mengetahui kebutuhan anggaran secara lebih terukur. Besaran dana tambahan akan ditentukan setelah BNPB menyampaikan kebutuhan berdasarkan perkembangan penanganan karhutla di lapangan.
Langkah tersebut menjadi penting agar respons terhadap karhutla di Kalimantan dapat berjalan cepat, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai kebutuhan penanganan bencana. (*)
