Jayapura, Nusantara Info: Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan sektor perikanan di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah.
Hal tersebut disampaikan Fakhiri saat melakukan tatap muka langsung dengan para ondoafi (pemimpin adat) dan masyarakat di Kampung Waiya, Distrik Depapre, Rabu (29/4/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan dukungan warga terhadap rencana pengembangan wilayah berbasis ekonomi kelautan.
Dalam dialog terbuka tersebut, Fakhiri menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat dalam proses pembangunan.
“Pemerintah tidak memiliki hak untuk tanah itu, kami cuma buka. Tetap tanah itu menjadi hak milik masyarakat,” ujar Fakhiri di hadapan warga.
Pembangunan Tanpa Mengorbankan Hak Adat
Fakhiri juga mengapresiasi sikap terbuka masyarakat Depapre, khususnya para ondoafi, yang menerima rencana pembangunan tanpa meninggalkan nilai-nilai adat dan sejarah lokal.
“Kami bersyukur punya masyarakat dan ondoafi yang punya pemikiran untuk menerima pembangunan bagi masyarakatnya,” katanya.
Menurutnya, pendekatan pembangunan yang menghormati kearifan lokal menjadi kunci agar program pemerintah dapat berjalan berkelanjutan dan diterima masyarakat.
Depapre Jadi Sentra Perikanan Papua
Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Distrik Depapre sebagai kawasan strategis berbasis perikanan. Sejumlah program prioritas pun disiapkan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penguatan kapasitas nelayan.
“Depapre akan menjadi pusat perikanan Provinsi Papua. Kami akan bangun fasilitas, termasuk pabrik pengalengan ikan,” jelas Fakhiri.
Selain pabrik pengolahan, pemerintah juga merencanakan pembangunan dermaga kampung, jembatan menuju laut, serta kawasan permukiman nelayan terpadu.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
Nelayan Didukung Kapal dan Pendampingan
Dalam upaya meningkatkan produktivitas, pemerintah akan memberikan bantuan berupa kapal tangkap kepada kelompok nelayan, disertai pendampingan teknis.
Fakhiri mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi laut yang luas sebagai sumber penghidupan.
“Tidak perlu semua jadi pegawai negeri. Laut kita luas, cari ikan, pemerintah akan bantu beli hasil tangkapan,” terangnya.
Langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sektor formal sekaligus memperkuat ekonomi berbasis sumber daya lokal.
Dalam kesempatan itu, Fakhiri juga menegaskan prinsip pemerintah yang tidak akan melakukan pembelian tanah dalam proyek pembangunan. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak kepemilikan masyarakat tetap utuh.
“Kalau saya beli, nanti kalian tidak punya hak lagi. Kami (pemerintah) hanya masuk dengan program, manfaatnya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Fakhiri mengajak masyarakat untuk ikut menjaga dan mengawasi jalannya pembangunan agar sesuai dengan tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan bersama.
Ia juga memastikan akan terus turun langsung ke lapangan guna mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.
“Saya tidak akan capek bertemu masyarakat demi kebaikan bersama,” ucapnya.
Dengan berbagai program yang disiapkan, Pemerintah Provinsi Papua menargetkan Distrik Depapre berkembang menjadi sentra ekonomi kelautan yang berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh pembangunan yang selaras dengan nilai adat dan kepentingan masyarakat lokal. (*)
