Ambon (12/1/2024): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Maluku dapat merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sejak awal tahun. Langkah ini dibutuhkan untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga daya beli kian menguat. Selain itu, belanja pemerintah merupakan unsur penting untuk mendukung sektor swasta.
“Daya beli masyarakat meningkat akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, konsumsi rumah tangga adalah angka terpenting untuk menyusun angka pertumbuhan ekonomi, sebagai indikator ekonomi bergerak atau tidak,” ujar Mendagri usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (11/1/2024).
Lebih lanjut, Mendagri mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mengecek sekaligus mendorong seluruh daerah agar merealisasikan APBD-nya sejak awal tahun. Dirinya menekankan kepada Pemda agar tidak menahan realisasi belanja apalagi menunggunya hingga akhir tahun.
Dalam Rakor tersebut, Mendagri mengecek realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 seluruh Pemda di Provinsi Maluku apakah telah sesuai target atau justru sebaliknya. Berdasarkan hasil evaluasi, Kota Ambon dan Provinsi Maluku memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi dibanding daerah lainnya di Maluku.
“Itu yang terbaik adalah provinsi, karena pendapatannya di atas 90 persen, dan belanjanya juga mendekati 90 persen,” tuturnya.
Mendagri meminta daerah yang realisasi APBD-nya masih belum sesuai target agar melakukan koreksi. Menurutnya, upaya meningkatkan realisasi pendapatan kuncinya berada pada Sekretaris Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah. Sementara langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan realisasi belanja, yakni salah satunya dengan mengecek kinerja masing-masing kepala dinas dan menegurnya jika realisasi belanjanya rendah.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengingatkan seluruh Pemda di Maluku agar mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dirinya mengapresiasi seluruh Pemda di Maluku lantaran telah meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait pendanaan Pilkada 2024, baik dengan KPU Daerah maupun Bawaslu Daerah. Karena itu, Mendagri optimistis pelaksanaan Pilkada di Maluku dapat berjalan dengan baik.
“Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Bupati, Wali Kota, baik Pj. maupun definitif yang telah menyelesaikan NPHD dan sebagian bahkan sudah menyerahkan anggarannya kepada KPUD dan Bawaslu [Daerah] masing-masing,” terangnya. (*)
