Jakarta, Nusantara Info: Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan anggaran dari pusat dan daerah untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 yang diteken Presiden pada 24 Oktober 2025 lalu.
Berdasarkan Pasal 10 Keppres 28/2025, seluruh biaya penyelenggaraan program MBG akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kementerian dan lembaga terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi bersumber dari APBN masing-masing kementerian/lembaga, APBD, dan/atau sumber lain yang sah,” bunyi Pasal 10 Keppres 28/2025.
Tim Koordinasi MBG dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program nasional MBG, memantau efektivitas kebijakan, dan memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam struktur yang diatur, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menjabat sebagai Wakil Ketua I, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Wakil Ketua II.
Adapun Ketua Pelaksana Harian dipercayakan kepada Nanik Sudaryati Deyang, yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Posisi Wakil Ketua Pelaksana Harian diisi oleh Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kemenko Pangan.
Sementara itu, anggota pelaksana harian akan ditetapkan langsung oleh Ketua Tim Koordinasi, yakni Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, mengatasi stunting, serta mendukung kesehatan dan produktivitas generasi mendatang.
Dengan terbentuknya Tim Koordinasi MBG ini, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan akuntabel, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. (*)
